KESENJANGAN SOSIAL - EKONOMI DAN KEMISKINAN

Kemiskian memang bukan hanya menjadi masalah di Negara Indonesia, bahkan Negara majupun masih sibuk mengentaskan masalah yang satu ini. Kemiskinan memang selayaknya tidak diperdebatkan tetapi diselesaikan. Akan tetapi kami yakin : “du chocs des opinion jaillit la verite”. “ Dengan benturan sebuah opini maka akan munculah suatu kebenaran “. Dengan kebenaran maka keadilan ditegakkan, dan apabila keadilan ditegakkan kesejateraan bukan lagi menjadi sebuah impian akan tetapi akan menjadi sebuah kenyataan.
Menurut Robert Chambers bahwa inti kemiskinan terletak pada kondisi yang disebut deprivation trap atau perangkap kemiskinan. Perangkap itu terdiri dari :
1. Kemiskinan itu sendiri
2. Kelemahan fisik
3. Keterasingan atau kadar isolasi
4. Kerentaan
5. Ketidakberdayaan
Semua unsur itu terkait satu sama lain sehingga merupakan perangkap kemiskinan yang benar – benar berbahaya dan mematikan, serta mempersulit rakyat miskin untuk bangkit dari kemiskinannya.
Menarik kita intip kembali masalah kemiskinan di Indonesia yang pada tahun 2005 jumlahnya 35,100 juta jiwa ( 15,97 % ), tahun 2006 jumlahnya 39,300 juta jiwa ( 17,75 % ), tahun 2007 berjumlah 37,130 ( 16,58 % ) ( sumber BPS ). Menurut World Bank penduduk Indonesia yang masih dibawah garis kemiskinan sebanyak 49 % pada tahun 2007 atau berpendapan di bawah 2 dollar AS per hari ( ketentuan garis kemiskinan versi World Bank ). Memang terjadi suatu perbedaan antara BPS dan World Bank, dikarenakan indicator yang digunakan untuk menghitung garis kemiskinan pun berbeda. Sampai sekarang masih terjadi perdebatan antara para pengamat ekonomi tentang metodologi penghitungan kemiskinan menurut BPS. Terlepas dari perdebatan tersebut kita tengah dipertontonkan fakta yang cukup menakutkan berupa angka kemiskinan yang masih sangat tinggi sekali.
Factor – factor internal dan eksternal orang miskin pun semakin membuat kehidupan yang mereka jalani semakin sulit. Adapun factor internal orang miskin diantaranya : tingkat pendidikan yang rendah, kebodohan, sikap apatis orang miskin terhadap segala kebijakan pemerintah, dll. Dan inilah ( factor internal ) yang selama ini dijadikan salah satu alasan pemerintah, mengapa kemiskinan sulit dientaskan. Sebetulnya masih ada factor eksternal yang seharusnya pemerintah juga memperhatikan dan mencermati, yang kami anggap juga tak kalah menyulitkan bagi orang miskin. Adapun factor eksternal diantaranya pembangunan yang selama ini tidak berpihak kepada orang miskin, distribusi pendapatan Negara yang tidak merata, penggusuran dengan / tanpa kompensasi, kesenjangan social – ekonomi. Kita memang mempunyai orang terkaya se- Asia Tenggara versi Globe Asia akan tetapi kita juga dihadapkan dengan fakta yang menyedihkan tentang meninggalnya seorang anak balita di Makassar karena tidak diperiksakan dan dirawat di rumah sakit setelah 1 bulan menderita sakit, dikarenakan tidak mampu membayar biaya kesehatan ( Kompas, 2/11 ). Ini lah salah satu wujud kesenjangan social – ekonomi yang sudah sangat parah. Menarik juga mengangkat tentang sertifikasi dan isu kenaikan gaji guru yang sekarang sedang menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat. Tugas seorang guru memang berat dan penuh amanat, akan tetapi gaji seorang guru dengan golongan terendah sekalipun jikalau kita hitung masih diatas 2 dollar per hari. Dan mereka bukan termasuk salah satu dari 49% orang miskin versi World Bank. Dan saya rasa memang belum saatnya jikalau gaji guru dinaikkan, mengingat kondisi perekonomian di Negara kita dan ketakutan akan semakin lebarnya jurang kesenjangan antara yang Miskin dan tidak Miskin, masih sangat banyak orang di sekeliling kita yang berpenghasilan jauh dibawah 2 Dollar per hari, seperti: buruh tani, buruh pabrik, kuli, dan masih banyak lagi.
Dengan dana pendidikan 20% dari APBN, alangkah baiknya pemerintah mengalokasikan dana tersebut untuk diprioritaskan pada sarana pendidikan baik dari infrastruktur sekolah, akses sekolah, biaya pendidikan yang terjangkau bagi orang miskin. Jikalau distribusi dana pendidikan lancar, niscaya jurang kesenjangan social – ekonomi yang Miskin dan Miskin akan berkurang.
Dan andaikata para konglomerat ( termasuk para elite pemerintahan ), mau berkorban, mengabdi kepada rakyat niscaya akan tumbuh sebuah rasa “senasib sepenanggungan” sehingga akan tercipta apa yang dinamakan “sama rasa sama rata” sehingga akan mewujudkan sebuah masyarakat yang sosialis – demokratis. Suatu masyarakat yang menjunjung tinggi hak – hak azasi manusia tanpa adanya perbedaan kelas.

Menatap Pilpres dan Pemilu 2009

Pemilu 2009 yang dalam akan dilaksanakan pada bulan April 2009 (kalau tidak molor) kemudian dilanjutkan dengan pemilihan Presiden 2009 – 2014. Sekitar 40-an partai ditambah dengan partai local Aceh beramai – ramai mulai dari sekarang menarik simpati masa dengan berbagai cara yang menurut mereka bisa untuk menarik simpati massa.
Pada hakekatnya fungsi partai adalah bagaimana partai tersebut bisa menjadi juru bicara massa. Akan tetapi realita yang sekarang terjadi, banyak partai yang lupa atau bahkan pura – pura lupa akan hakekat tersebut( mungkin tidak semua partai ). Mereka memanfaatkan massa/rakyat hanya untuk mendulang suara pada pemilu akan tetapi setelah itu mereka lupa akan hakekat fungsinya. Jikalau sudah terjadi keadaan yang seperti ini, maka akan menimbulkan hal yang sangat berbahaya. Dikarenakan rasa kepercayaan masyarakat terhadap partai politik akan memudar, banyak dari rakyat yang memiliih GOLPUT, dan terkesan apatis terhadap partai politik.
Pada pemilu 2004 sudah terbukti, bahwasannya tingkat ketidakikutsertaan rakyat dalam Pemilu mencapai sekitar 23 %, padahal perolehan suara partai Golkar(sebagai pemenang Pemilu 2004) hanya sekitar 21% !. Sebetulnya ini merupakan suatu tahap yang sudah mengkahawatirkan, karena suatu bisa Negara dikatakan gagal karena :
1. Pemanasan Global
2. Kerusakan Lingkungan
3. Tetangga yang bermusuhan
4. Lumpuhnya lembaga, partai politik
5. Tidak terjaminnya Hak – Hak Azasi Manusia
Sebetulnya kita juga tidak bisa menyalahkan mereka yang memilih untuk GOLPUT, karena bagaimanapun juga mereka (golput) juga memilih untuk tidak memilih dalam suatu pemilihan dan mereka juga memiliki alasan tersendiri, jadi disini telah terjadi suatu hubungan kausalitas, dan itu wajib dipahami dan dihormati, jangan serta – merta menghujat. Sebetulnya dari sekian banyak persoalan terhadap GOLPUT menurut penulis akar permasalahannya adalah suatu tingkat kepercayaan, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yang mulai memudar, memudar karena pada kenyataanya parpol hanya bisa memberikan janji – janji yang memuakkan !, tanpa sebuah komitmen yang jelas..
Kemudian bagaimana dengan Pemilihan Presiden ?, ternyata Pilpres 2004 yang kita jadikan acuanpun hasilnya tidak jauh berbeda dengan Pemilu 2004, tingkat GOLPUT masih begitu tinggi !. Kemudian bagaimana kita menatap pilpres 2009 ? yang pasti setelah disahkannya RUU Pilpres ( bahwa calon diajukan oleh parpol, atau koalisi parpol dengan batasan minimal suara 20 % ) sangat memberatkan untuk calon alternative, calon dari independent untuk menuju tangga presiden (sampai sekarang masih mengajukan uji materi dan kita harus tetap optimis ). Ada indikasi bahwa muka – muka lama yang akan kembali menghiasi pertarungan pilpres 2009. Sehingga muncul jargon 4L : Lu Lagi Lu Lagi
Siapapun nanti presidennya sebagai perwakilan salah satu rakyat Indonesia, kami mengajukan beberapa tuntutan ( seharusnya menjadi kontrak politik ) yang harus dilaksanakan presiden periode tahun 2009 – 2014 :
1. Supremasi Hukum
2. Wujudkan masyarakat yang demokratis di segala bidang : ekonomi, social, budaya, politik.
3. Nasionalisasi korporasi asing yang mengeksploitasi Sumber Daya Alam kita : Freeport, Exxon, dll
4. Terjaminnya Hak – Hak Asasi Manusia
5. Pemerataan pendapatan Negara
Besar harapan kami kepada siapun yang akan jadi presiden nantinya untuk melaksanakan beberapa tuntutan kami ini. Jika nantinya memang tidak terlalksanakan, memang harus dilakukan suatu gerakan revolusioner untuk merebut kembali Hak dan Kedaulatan kita. Menarik untuk mengutip apa yang dikatakan oleh founding fathers Negara kita Muh. Hatta : “ yang kita ingin kita ciptakan bukan hanya Negara yang berdaulat tetapi juga rakyat yang berdaulat”.

SEKILAS TENTANG DEMOKRASI SETELAH RUNTUHNYA ORDE BARU

Sekitar 32 tahun kita hidup dalam belenggu pemerintahan otoriter, totaliter, fasisme Orde Baru. Hak Asasi beserta demokrasi telah dipasung selama 32 tahun. 10 tahun sudah Orde Reformasi yang digawangi para pemuda, mahasiswa, intelektual, dan para cendekiawan telah menumbangkan pemerintahan fasis Orde Baru. Lalu bagaimana nasib Hak asasi dan demokrasi kita ?

Sebelum kita meninjau lebih jauh tentang demokrasi di Indonesia, saya akan memberikan pendahuluan terlebih dahulu tentang bagaimana tahapan demokrasi dan siapakah pelaku utama demi tegaknya demokrasi di Negara kita, referensi kami ambil dari buku karangan intelektual muda sekaligus pemberani M. Fadjroel Rachman ( Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat ).

Demi tegaknya demokrasi yang kita idam – idamkan beberapa tahapan harus kita lalui, yaitu :
Tahap otoriter dan totaliter
Tahap transisi demokrasi
Tahap system demokrasi yang diperluas dan diperdalam.

Untuk tahap yang pertama, tahap otoriter dan totaliter telah kita lampaui yaitu Untuk tahap yang pertama, tahap otoriter dan totaliter telah kita lampaui yaitu pemerintahan otoriter Orde Baru, sedangkan tahap yang kedua adalah transisi demokrasi, tahap yang kedua ini memiliki sikap diskontinuitas terhadap tahap yang pertama, selain itu juga tahap transisi demokrasi juga diperlukan sebuah konsolidasi dari beberapa actor / arena / pelaku dari system demokrasi ( major arena ), ada 5 major arena yaitu :
1. Masyrakat sipil ( civil society )
2. Masyrakat politik ( polital society )
3. Supremasi hokum ( rule of law )
4. Aparatus Negara ( state apparatus )
5. Masyarakat ekonomi ( economic society )

Kelima major arena ini harus melakukan konsolidasi dan tidak boleh saling mentiadakan, lalu berikutnya adalah tahap ketiga yaitu system demokrasi yang diperluas dan diperdalam, tahap ini memiliki sifat kontinuitas terhadap tahap yang sebelumnya, yaitu tahap yang kedua.

Lalu bagaimana kondisi di Indonesia sendiri setelah 10 tahun lamanya Orde Reformasi berkuasa. Kita bisa melakukan tinjauan melalui elemen – elemen tahapan, seberapa jauhkah demokrasi kita melangkah dalam Orde Reformasi ini. Tahap pertama yaitu sebagai contoh sebuah pemerintahan yang otoriter, totaliter, dan fasis Orde Baru telah menjadi tahap yang pertama dalam elemen – elemen tahapan demokrasi. Dan kita ketahui bahwasanya pemerintahan Orde Baru telah berhasil ditumbangkan oleh para pahlawan – pahlawan reformasi. Akan tetapi untuk melangkah ke tahap yang kedua yaitu transisi demokrasi kami harus kembali mengingatkan bahwasanya kita harus terputus / diskontinuitas terhadap tahap yang pertama. Atau dengan kata lain kita harus benar – benar bersih dari segala elemen Orde Baru, baik itu para antek – antek Orde Baru, Lembaga, dan mesin politik Orde Baru ( Partai Golkar ), karena tidak mungkin kita merebut, mempertahankan dan membangun gagasan demokrasi kita bersama elemen – elemen otoriter, totaliter yang anti demokrasi. Karena pada dasarnya musuh utama dari demokrasi adalah Otoriterisme, totaliterisme, fasisme begitu juga sebaliknya. Akan tetapi apakah fakta yang kita lihat sekarang, Partai Golkar masih ikut serta dalam Orde Reformasi bahkan memenangkan suara terbanyak ( dari segi Parpol ) dalam Pemilu 2004, para antek – antek Orde Baru masih enak berkeliaran menikmati harta rampokannya selama Orde Baru berkuasa, para jama’ah Ahmadiyah dan JIL ( Jaringan Islam Liberal ) diberlakukan secara tidak manusiawi oleh FPI, badan sensor yang seenaknya memotong bagian film yang sudah susah payah dikerjakan oleh insan perfilman, RUU Pornografi yang berpotensi memecah belah kesatuan NKRI. Ini adalah suatu fakta yang sangat menyedihkan untuk demokrasi kita saat ini. Karena kita tidak akan mungkin sampai tahap yang ketiga yaitu system demokrasi yang diperluas dan diperdalam, sebelum tahap transisi demokrasi terselesaikan.

Maka dari itu mari para pemuda pro- demokrasi kita rebut kembali demokrasi kita. Kita harus menolak segala hal yang berbau otoriterisme, totaliterisme baik itu dari agama, politik dan system pemerintahan. Karena hakekatnya, musuh demokrasi adalah otoriter – totaliter, fasisme, begitu juga sebaliknya. Dengan sebuah jalan demokrasi, maka akan terwujudlah sebuah masyarakat sosialis.